OSS, dan SPSE

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sistem OSS mulai dibangun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, yaitu sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sistem OSS secara resmi diluncurkan pada 9 Juli 2018 oleh Menko Perekonomian bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait lainnya.

OSS untuk mengurus perizinan berusaha dapat digunakan oleh semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

  • Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
  • Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
  • Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
  • Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Dengan menggunakan OSS, pelaku usaha memperoleh manfaat antara lain :

  1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
  2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
  3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
  4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Pelaku usaha yang telah berhasil mendaftar OSS, akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai (Pasal 26 PP 24/2018):

  1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
  2. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor,
  3. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

  1. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki,
  2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),
  3. Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,
  4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau,
  5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum beroperasinya OSS.

 

Lalu, apa keterkaitannya OSS/NIB dengan SPSE?

 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi electronic procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement – LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/PD. Pengguna dari aplikasi SPSE dibagi menjadi 2 jenis yaitu Penyedia dan Non-Penyedia.

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Sedangkan Non-Penyedia adalah pengguna dari K/L/PD dan pengelola LPSE yang bertindak sesuai rule-nya masing-masing, antara lain PPK, Pokja Pemilihan, Verifikator, dan lain-lain.

Dalam proses pendaftaran penyedia pada SPSE terdapat beberapa tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu proses verifikasi dokumen legalitas perusahaan berupa KTP pemilik/direktur, NPWP perusahaan, SIUP/SIUJK/SBU/ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha, Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, dan Tanda Daftar Perusahaan.

Verifikasi dilakukan oleh Verifikator pada LPSE dengan melakukan pemeriksaan pada dokumen legalitas penyedia dimana berkas asli dan salinan harus sesuai, dokumen masih berlaku dan data antar dokumen sesuai dan konsisten. Jika sudah lengkap dan sesuai, maka verifikator dapat melakukan persetujuan aktivasi user penyedia pada aplikasi SPSE.

Selain rule user Verifikator, pada jenis akun Non-Penyedia terdapat user Pokja Pemilihan yaitu sumber daya manusia yang ditetapkan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia. Pada proses pemilihan penyedia di SPSE, Pokja Pemilihan dapat menggunakan sistem tender. Pada salah satu tahapan tender di SPSE terdapat tahapan pembuktian kualifikasi dimana penyedia yang lolos evaluasi setelah memasukkan dokumen  penawaran, diwajibkan untuk memenuhi undangan pembuktian kualifikasi dari Pokja Pemilihan dengan membawa dokumen  kualifikasi yang disyaratkan sejak awal dalam dokumen tender.

Dalam proses pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan akan melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya, dan dapat meminta klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen bila diperlukan.

Disini dapat dilihat terdapat peluang untuk interkoneksi antara sistem OSS/NIB dengan SPSE, dengan terkoneksinya sistem ini maka dapat digunakan oleh Verifikator dan Pokja Pemilihan sebagai salah satu acuan dalam proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi dokumen penyedia. Hal ini tentu berdampak positif pada efisiensi waktu dan proses pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

LKPP saat ini telah mengembangkan SPSE sampai versi 4.3 dan sudah interkoneksi dengan beberapa aplikasi lain diantaranya SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Diharapkan ke depan dapat dilakukan interkoneksi ke aplikasi lainnya yang mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

 

Referensi :

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =