LPSE Prov. Kaltim melakukan pendampingan simulasi SPSE v 4.3 untuk Pejabat Pengadaan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pelatihan dan Simulasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 di Ruang Pelatihan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim  pada hari Senin (12/11) pukul 09.00 Wita. Pelatihan dan Simulasi SPSE v 4.3 ini dikhusukan bagi Pejabat Pengadaan saja, sesuai permintaan dari Rumah Sakit Atma Husada melalui […]

Standar Dokumen Pemilihan berdasar Perpres 16/2018

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, telah menerbitkan Keputusan Deputi mengenai Standar Dokumen Pemilihan (SDP) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2018. […]

Hemat Anggaran, SPSE Terbukti Andal dan Tepercaya

Dalam membina kekuatan bangsa Indonesia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP telah mengembangkan SPSE sehingga ke depannya seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diakomodasi pada satu sistem yang terintegrasi. LKPP menyadari akan pentingnya keamanan dan kerahasiaan data yang ada. Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa saat ini SPSE menggunakan aplikasi pengamanan data yang dikembangkan oleh Badan Siber […]

Sosialisasi Penginputan Data SIKaP untuk Penyedia/Rekanan/Perusahaan – 25 Oktober 2018

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, saat ini telah mengembangkan Sistem e-Tender Cepat yang bertujuan untuk mempercepat proses lelang sehingga lebih simpel tapi tetap kredibel. Percepatan pelaksanaan e-Tender Cepat dilakukan dengan memanfaatkan lnformasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP). SIKaP adalah aplikasi berbasis web yang memuat data atau informasi kinerja penyedia Barang/Jasa. lnformasi ini mencakup […]

Pentingnya Memahami Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur keberadaan ahli hukum kontrak termasuk mengatur syarat kontrak dan perbuatan terlarang dan sanksinya apabila terjadi pelanggaran isi kontrak. Bagi pihak yang berpengalaman memasok segala kebutuhan lembaga pemerintahan tentu tidak asing lagi dengan istilah pengadaan barang dan jasa atau procurement. Mulai penyediaan alat tulis, perbaikan gedung, kendaraan dinas, jasa konsultasi […]

Rakornas Pengadaan 2018

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  2018 yang akan menjadi forum terbesar bagi pemangku kepentingan, praktisi pengadaan, asosiasi untuk mendiskusikan isu-isu pengadaan, baik  kebijakan dan inovasi, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, hingga pemikiran-pemikiran serta paradigma baru dalam mereformasi pengadaan Indonesia. Acara yang akan diisi dengan seminar […]