Sejarah Pembentukan

LPSE Prov. Kaltim dibentuk dan disahkan pada 15 September 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2009 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Kalimantan Timur.

Pada saat awal dibentuk LPSE Prov. Kaltim ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, lalu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 pengelolaan LPSE Prov. Kaltim ditarik dari Dinas Kominfo ke Biro Pembangunan Daerah Setda Prov. Kaltim atas perintah Gubernur dan Sekda Prov. Kaltim.

Pada tahun 2010 terbit Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE, dimana pada pasal 5 ayat 2 menyebutkan unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghindari pertentangan kepentingan. Fungsi ULP ini berada pada Biro Bangda Setda Prov. Kaltim.

Gerbang menuju kantor LPSE Prov. Kaltim

Untuk memenuhi Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik tersebut maka pada tahun 2013 ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Bangda Setda Prov. Kaltim dengan suratnya kepada Plt. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 061/787/BPPS/ Bangda, 31 Desember 2013, perihal Pemindahan Kegiatan LPSE Ke Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, maka sejak Januari 2014 LPSE dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim.

Pengelolaan LPSE di Dinas Kominfo juga memiliki keunggulan sebagai salah satu sarana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di antaranya :

  1. Netralitas dan independensi,

LPSE memfasilitasi ULP dan penyedia, sehingga dengan pengelolaan LPSE yang terpisah dengan ULP maka menghindari pertentangan kepentingan dan kontak langsung antara penyedia barang/ jasa dengan panita pengadaan.

  1. Mencegah intervensi,

Dengan pengelolaan LPSE yang terpisah maka panitia pengadaan atau pihak lain yang berkepentingan tidak dapat melakukan intervensi terhadap LPSE, hal ini seiring dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan dukungan terhadap reformasi birokrasi.

  1. Pengelolaan infrastruktur sistem,

Dengan pengelolaan LPSE di Dinas Kominfo, maka operasional pengelolaan server, jaringan, dan infrastruktur TIK pendukung LPSE lainnya lebih terjamin.

  1. Standarisasi dan sertifikasi,

Standarisasi LKPP dan sertifikasi ISO 9001:2015 yang telah diperoleh beserta Service Level Agreement (SLA) dan SOP yang telah dibuat melekat penerapannya pada pengelolaan LPSE di Dinas Kominfo.

  • 2009

    LPSE disahkan Gubernur Kaltim dan ditempatkan di Diskominfo Kaltim

  • 2010 - 2013

    LPSE ditempatkan di Biro Pembangunan Daerah

  • 2014 - sekarang

    LPSE kembali dikelola Diskominfo Kaltim